Lamurionline.com--Aceh Besar - Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Aceh Besar menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) PKK tahun 2013. Rakon yang diikuti para pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan se-Aceh Besar ini dibuka oleh Bupati Aceh Besar yang diwakili Sekdakab Drs H Jailani Ahmad MM, di Aula Bapelkes Kota Jantho, Rabu (11/12/2013) dan dihadiri pejabat di jajaran Pemkab Aceh Besar.
Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah dalam sambutan yang dibacakan Sekdakab Drs Jailani Ahmad MM, mengatakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peran dan peluang yang sangat besar dalam mengisi serta mewujudkan pembangunan, terutama dalam memperkuat kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat.
”PKK yang mempunyai struktur hingga ke gampong sangat memungkinkan berperan penting dalam memajukan dan menyukseskan pembangunan suatu daerah, termasuk di Aceh Besar,” harapnya.
Begitu juga upaya yang dilakukan melalui gerakan PKK dalam menata diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional dan mengoptimalkan fungsi dan kinerjanya. Untuk itu dalam Rapat Konsultasi ini mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang baik bagi organisassi dan suksesnya pembangunan daerah.
”Keputusan-keputusan dan program kerja tahun 2014, diambil hendaknya atas dasar kebutuhan bukan keinginan,” tandas Mukhlis Basyah.
Sementara Ketua TP PKK Aceh Besar Lissiani Mukhlis Basyah, menyebutkan kegiatan yang akan berlangsung tiga hari (11 hingga 13 Desember 2013) diikuti para pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan, bertujuan untuk menyusun program kerja PKK kab Aceh Besar untuk tahun 2014.
Acara ini sekaligus sarana untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi serta merumuskan perencanaan program-program PKK yang lebih partisipatif, inovatif dan lebih banyak lagi memberikan kontribusi terhadap masyarakat. ”Kita akan mencoba menata dan mempersiapkan diri menjadi lebih profesional dan proforsional, sehingga gerakan PKK tetap eksis dengan nuansa pembangunan manusia dalam suasana keacehan,” katanya.
Dikatakan juga, TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, penegndali dan pengerak pada masing-masing jenjang. Untuk itu, sangat dibutuhkan bantuan dan kerja sama dari instansi terkait agar program-program PKK dapat terlaksana dan diwujudkan.
”TP PKK perlu memiliki kemitraan dalam melaksanakan tugas dengan SKPD terkait agar mempermudah program kerja yang telah disusun,” kata Lissiani. (al3/sp)