 |
| Foto: IST |
LAMURIONLINE.COM | ACEH - Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan mengatakan pejabat negara tidak boleh menjadi calo. Menurutnya sebagai pejabat negara, mareka sudah di gaji oleh negara. Oleh karena itu para pejabat dituntut untuk fokus dalam kerjanya.
Ghazali Abbas Adan mengatakan hal tersebut saat membuka kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula Kantor Kesbangpol Aceh, Sabtu (21/04). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) Aceh.
"Bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing, untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat," Ghazali Abbas
Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan ini menambahkan kegiatan Sosialisasi ini merupakan program nasional yang harus dijalankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan semua anggaran nya juga sudah disediakan oleh negara.
"Ini merupakan bagian dari implementasi tugas-tugas kenegaraan," kata Ghazali Abbas Adan.
Dalam kesempatan tersebut Mantan Abang Jakarta ini juga berharap agar polemik pro kontra cambuk di LP dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan hal tersebut harus diselesaikan secara cerdas dan beradap dengan saling menghargai. Dan bukan dengan saling menghujat atau memfitnah serta saling memprokasi.
Ia mengatakan, polimik ini harus diselesaikan segera jangan sampai menjadi larut seperti ini, kita harus memikir bagaimana mensejaterakan masyarakat aceh. Sekarang bagaimana kita berfikir membangun Aceh yang sejahtera, Aceh damai, Aceh hebat, jangan kita habiskan baterai untuk hal-hal seperti ini.
“Pelaksanaan cambuk itu tak perlu dipermasalahkan, kalau memang masyarakat mau dilaksanakan dimuka umum silakan, gak perlu harus ribut masalah tersebut. Kita harus berpikir cerdas, dan selesaikan dengan musyarawarah,” terang Ghazali Abbas.
Sementara itu Ketua GPI Aceh dalam laporannya mengatakan selain Ghazali Abbas Adan, pemateri lainnya adalah Prof Faisal A Rani (Guru Besar Unsyiah) dan Drs Miswar Sulaiman (KB PII Aceh)
"Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta, yang terdiri dari Ormas, OKP, Perwakilan Perempuan, BEM Mahasiswa dan media," kata Nurdin. (mur)