Usai Raker dengan Dinas Pendidikan Aceh, Komisi VI DPR Aceh Tinjau Sekolah Dampak Banjir di Aceh Utara

Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk H Irawan Abdullah, SAg (dua dari kanan) bersama anggota Komisi lainnya meninjuau sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara

LAMURIONLINE.COM I ACEH - Usai mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pendidikan Aceh pada Selasa, 18 Februari 2022, Komisi VI DPR Aceh langsung terjun ke lapangan untuk meninjau lembaga pendidikan khususnya SMA sederajat yang terkena dampak banjir beberapa waktu yang lalu. Adapun kabupaten yang dikunjungi sebagai sampel awal adalah Kabupaten Aceh Utara, yaitu mulai tanggal 19-22 Januari 2022.

Tim Komisi VI DPR Aceh dihadiri oleh Ketua Komisi VI, Tgk H. Irawan Abdullah SAg, Wakil Ketua, Tgk. Haidar, Sekretaris, Hj. Asmidar, Hj Nurlelawati SAg dan Anggota Tgk Mawardi M, SE (yang merupakan Anggota DPRA dapil setempat ).

Dalam peninjuan lapangan itu tim Komisi VI DPRA didampingi oleh Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Drs Ahmad Yamani M.Pd dan para kepala sekolah di wilayah tersebut. 

Kacabdin Ahmad Yamami, Sabtu (22/01/2022) mengatakan banjir yang terjadi setiap tahun itu sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar di semua sekolah. Selain itu sejumlah infrastruktur dan mobiler sekolah juga terkena dampaknya.

“Dampak dari banjir berakibat sejumlah sekolah terpaksa diliburkan, terkadang sampai seminggu lamanya. Selain itu tenaga pengajar dan anak didik juga kehilangan (rusak) peralatan sekolahnya seperti tas, buku, sepatu dan pakaian sekolah,” kata Ahmad Yamami.

Ahmad Yamami menambahkan atas nama para kepala sekolah SMA, SMK dan SLB di wilayah Kabupaten Aceh Utara, mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada DPRA khususnya Komisi VI yang telah hadir dan melihat langsung lembaga pendidikan pasca musibah banjir. 

Anggota DPRA Dapil Lhokseumawe dan Aceh Utara, Tgk Mawardi M, SE (Tgk Adek) berharap kepada Pemerintah Aceh agar sekolah-sekolah yang rusak infrastrukturnya seperti ruang kelas, laboratorium dan pagar dapar segera diperbaiki. Juga untuk mobiler sekolah lainnya seperti komputer, LCD dan buku-buku pelajaran.

“Sehingga para siswa dapat belajar kembali dengan nyaman dan tentram. Adapun yang paling utama tentunya solusi kongkrit agar banjir tahunan tersebut tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun mendatang,” Tgk Mawardi.

Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk H Irawan Abdullah, SAg menjelaskan tinjauan lapangan tersebut salah satu tujuannya adalah untuk mendengarkan dan melihat secara langsung kondisi terkini sekolah-sekolah pasca musibah banjir beberapa waktu lalu. Hasil tinjauan ini akan menjadi masukan Komisi VI untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah Aceh melalui SKPA terkait.

“kami secara bersama-sama juga meninjau sejumlah sekolah yang terimbas langsung dari banjir tersebut. Sekolah tersebut diantaranya, SMA 1 Lhoksukon, SMA 3 Putra Bangsa dan SMA 1 Matang Kuli. Kami sangat prihatin dan sedih atas kerusakan-kerusakan infrasuktur yang dialami sekolah itu,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Wakil Ketua F-PKS DPRA itu menjelaskan berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan tersebut diperoleh sejumlah temuan, diantaranya di SMAN 1 Lhoksukon sebagian bangunannya masih bagus walau perlu perbaikan tapi dampak banjir terhadap siswa dan guru perlu segera ditangani dan di SMA 1 Matang Kuli pagar sekolah rusak serta sejumlah mobiler sekolah tidak dapt digunakan lagi. 

Sedangkan di SMA 3 Putra Bangsa jalan masuk ke sekolah belum ada pengaspalan, bangunannya banyak yang retak, sebagian besar lantai keramik terkelupas, pagar sekolah hancur dan sejumlah mobiler sekolah tidak bisa dipergunakan lagi. Selain itu pembatas asrama putra dan putri belum ada.

Tgk Irawan menambahkan pasca banjir awal tahun kemarin, hampir semua sekolah di Aceh mengalami kondisi yang sama. Dan sebagaian sekolah juga sangat memprihatinkan kondisinya. 

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. Haidar berharap dan meminta kepada Pemerintah Aceh agar segera memperbaiki bangunan yang rusak dan menyediakan mobiler sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan seperti biasanya. 

“Selain itu Pemerintah Aceh juga harus serius untuk menangani masalah banjir tahunan tersebut agar tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Dengan demikian masyarakat pun dapat nyaman dalam beraktivitas,”pungkas Tuu Haidar. (murdani/rel)

SHARE :