“Jika UIN Ar-Raniry mengafirmasi santri untuk menjadi dokter, kami di Komisi VIII siap mengawal penuh rencana pembukaan Fakultas Kedokteran ini,” ujar Marwan di hadapan pimpinan kampus, dosen, dan mahasiswa.
Marwan menyoroti peran penting Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai pusat pengembangan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Menurutnya, pembukaan Fakultas Kedokteran di UIN Ar-Raniry sejalan dengan visi besar pendidikan Islam untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
“Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang disahkan pada 2019 adalah bukti komitmen kami mendukung pendidikan pesantren dan PTKIN. Santri harus bisa meraih akses pendidikan tinggi yang lebih luas, termasuk di bidang kedokteran,” tambahnya.
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman, menyambut hangat dukungan tersebut dan mengapresiasi perhatian Komisi VIII terhadap pengembangan pendidikan tinggi Islam.
“Kami telah mengusulkan pembukaan Fakultas Kedokteran tahun ini sebagai bagian dari jihad akademik kami untuk meningkatkan kontribusi kampus dalam melayani masyarakat Aceh,” ujar Mujiburrahman.
Dalam kesempatan tersebut, Mujib juga memaparkan sejumlah pencapaian UIN Ar-Raniry, seperti keberhasilan meraih akreditasi unggul dari BAN-PT dengan nilai tertinggi di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.
Namun, ia menekankan bahwa modernisasi infrastruktur kampus yang sudah tua menjadi tantangan yang harus segera diatasi. “Kami berharap Komisi VIII dapat memberikan dukungan penuh, tidak hanya untuk Fakultas Kedokteran, tetapi juga untuk peremajaan infrastruktur kampus demi kemajuan UIN Ar-Raniry menuju World Class University,” katanya.
Dalam sesi diskusi, salah satu mahasiswa UIN Ar-Raniry, Feri Marwansyah, turut menyuarakan aspirasi terkait penambahan kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang membutuhkan.
“Berdasarkan informasi dari Rektor, tahun ini UIN Ar-Raniry hanya mendapatkan 550 kuota beasiswa KIP. Namun, tim verifikasi menemukan lebih dari 700 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sangat layak menerima bantuan tersebut,” ungkap Feri.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan respons positif. Ia berjanji akan membawa isu ini ke dalam agenda pembahasan Komisi VIII.
“Kami akan mengevaluasi kuota beasiswa KIP agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” tegas Marwan.*
0 facebook:
Post a Comment