LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Aceh menyelenggarakan kegiatan Outlook Ekonomi Syariah dan peluncuran buku di Ilona Boutique Hotel, Banda Aceh, pada Sabtu (22/2/2025). Acara ini untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi syariah di Aceh, mengidentifikasi peluang yang belum tergarap, serta membahas berbagai tantangan dalam implementasinya.
Ketua Panitia Pelaksana, Dr Jalaluddin MA menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan merumuskan rekomendasi bagi pengembangan ekonomi syariah di Aceh.
Ia menekankan, dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi terkini, IAEI DPW Aceh dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang tepat bagi pelaku usaha dan pemerintah.
“Selain diskusi mengenai prospek ekonomi syariah, kami juga meluncurkan buku Keuangan Syariah dan Pembangunan, yang ditulis oleh pengurus IAEI DPW Aceh. Buku ini menjadi warisan pemikiran bagi generasi muda dalam meneruskan semangat pembangunan ekonomi Islam di Aceh,” tambahnya.
Ketua Umum IAEI DPW Aceh, Prof Dr Nazaruddin AW MA dalam sambutannya menyoroti beberapa isu utama perekonomian Aceh.
Ia berharap perubahan kepemimpinan di Aceh membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ia juga mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan berkurangnya peredaran uang dan konsumsi masyarakat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ia menyoroti implementasi single banking system dalam tiga tahun terakhir di Aceh. Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan di Aceh wajib menyalurkan 40% dana kepada UMKM. Nazaruddin mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini telah dijalankan dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM.
Ia juga menekankan, tingkat kemiskinan di Aceh masih belum mengalami penurunan yang signifikan, sehingga diperlukan infrastruktur ekonomi yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"IAEI Aceh harus mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi daerah agar terjadi akselerasi dan sinergi antara lembaga keuangan syariah, UMKM, dan masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari implementasi ekonomi syariah dapat dirasakan lebih luas," pungkasnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi Ketua Tim Perumusan Kebijakan dan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Aceh, Hendi Hadiyan.
Ia mengungkapkan, perekonomian Aceh mencatat pertumbuhan sebesar 4,66% pada 2024 (year on year), didorong oleh sektor transportasi, pertambangan, administrasi pemerintahan, serta akomodasi, makanan, dan minuman (Akmamin). Selain itu, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 dan pembangunan proyek strategis nasional, seperti Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, serta Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor konstruksi.
Di sektor perbankan, kinerja ekonomi syariah di Aceh menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Triwulan IV 2024, pembiayaan berdasarkan lokasi bank mencapai Rp43,98 triliun, tumbuh 14,04% (year on year), sementara pembiayaan berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp51,64 triliun dengan pertumbuhan 3,49% (year on year).
Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp45,67 triliun, sementara aset perbankan mencapai Rp60,71 triliun. Penggunaan QRIS di Aceh juga terus meningkat, dengan jumlah pengguna mencapai 658.721 pada akhir 2024, serta total transaksi mencapai 17,03 juta dengan nilai Rp2,09 triliun.
Memasuki tahun 2025, perekonomian Aceh diprediksi tetap tumbuh, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Kinerja ekspor, terutama dari sektor batubara, diharapkan menjadi pendorong utama. Terbatasnya proyek strategis nasional dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Inflasi Aceh diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target nasional 2,5±1%, dengan risiko utama berasal dari harga pangan, penyesuaian tarif administrasi, dan dinamika geopolitik global.
Dalam sesi pemaparan lainnya, Prof Dr Apridar SE MSi, menegaskan, Aceh memiliki potensi besar sebagai model keberhasilan implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Dengan memperkuat lembaga keuangan syariah, mengembangkan zakat dan wakaf produktif, mendiversifikasi sektor ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Aceh dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka syariah Islam,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Gubernur Aceh, Dr. Zulkifli Daud, M.Si, Wakil Rektor 2 UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag, dan Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec. Hadir juga Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc, Ph.D, Haizir Sulaiman, SH, MH, serta perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah, BPRS Hikmah Wakilah, serta LKMS Al Mahira.
Selain itu, hadir pula akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, perwakilan Baitul Mal Aceh, Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, serta para pelaku ekonomi syariah lainnya, termasuk perwakilan Komisariat Politeknik Kutaraja, Hamdani, dan Komisariat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Dr. Yusuf A. Samad, M.Pd. (Sayed M. Husen)
0 facebook:
Post a Comment