Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
Dosen FEB USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
Begitu pula, Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan syariat Islam, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Sejak diberikannya otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki kewenangan mengatur sistem keuangannya sendiri, termasuk dalam hal perbankan. Gubernur terpilih Muzakir Manaf, yang berkomitmen menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh), telah mendorong percepatan implementasi sistem ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah ditetapkan sebagai satu-satunya sistem perbankan yang berlaku di Aceh. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa sistem perbankan syariah memberikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi konvensional, seperti riba (bunga), spekulasi, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Dengan prinsip bagi hasil (profit-sharing), keadilan, dan transparansi, sistem perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.
Salah satu dampak positif penerapan sistem perbankan syariah adalah peningkatan inklusi keuangan di Aceh. Sistem perbankan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan menarik minat masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya enggan menggunakan jasa perbankan konvensional karena alasan religius. Dengan adanya LKS, masyarakat Aceh, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan usaha kecil, tabungan, dan asuransi syariah. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan literasi keuangan syariah.
Kita berkeyakinan, sistem perbankan syariah memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Aceh. Melalui skema pembiayaan syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa terbebani bunga tinggi. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah mendorong hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabah, sehingga risiko usaha dapat dikelola lebih baik.
Sistem perbankan syariah dikenal memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem perbankan konvensional. Hal ini disebabkan prinsip syariah yang melarang praktik spekulasi (gharar) dan riba, yang sering menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi. Penerapan sistem perbankan syariah di Aceh berkontribusi pada penciptaan lingkungan keuangan yang lebih stabil, pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas ini juga menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modal di Aceh.
Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan distributif. Penerapan sistem perbankan syariah di Aceh telah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. LKS bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Baitul Mal mengelola dana zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat miskin dan mustahik. Selain itu, program-program pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, seperti qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga), telah membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidup.
Penerapan sistem perbankan syariah di Aceh memiliki dampak ekonomi, juga memperkuat identitas dan budaya Islam di Aceh. Masyarakat Aceh merasa lebih nyaman dan bangga menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem perbankan syariah. Selain itu, Aceh menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan sistem ekonomi syariah secara menyeluruh.
Meskipun memiliki banyak dampak positif, penerapan sistem perbankan syariah di Aceh juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola LKS. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang intensif bagi para pelaku ekonomi syariah di Aceh. Ketiga, infrastruktur keuangan yang belum merata, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam memperluas jangkauan LKS.
Karena itu, penerapan sistem perbankan syariah sebagai satu-satunya sistem perbankan di Aceh telah membawa perubahan signifikan dalam perkembangan ekonomi Aceh. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keadilan sosial, sistem perbankan syariah telah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, pengembangan UMKM, stabilitas sistem keuangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, langkah ini menunjukkan komitmen Aceh menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Keberhasilan Aceh dalam menerapkan sistem perbankan syariah menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan produktif.
Editor: Sayed M. Husen
0 facebook:
Post a Comment